PHK Besar-Besaran

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran terhadap karyawan yang bekerja pada beberapa perusahaan berskala besar di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri mulai terjadi di awal tahun 2009.

"Puncak PHK terhadap ribuan karyawan diperkirakan pada Maret 2009," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Makhfur Z di Tanjungpinang, Kamis.

PHK terhadap karyawan di Bintan terjadi sejak krisis keuangan global yang melanda Amerika dan beberapa negara di Eropa. Krisis tersebut mempengaruhi pendapatan sebagian besar perusahaan yang berlokasi di Lobam dan Kijang, Kabupaten Bintan.

Maskhfir mengatakan, jumlah karyawan tetap dan kontrak di Lobam sebanyak 10.802 orang, sedangkan di Kijang sebanyak 2.700 orang.

"Di Lobam terdapat 22 perusahaan, sementara di Kijang ada tiga perusahaan," katanya.

Sedikitnya empat perusahaan besar yang bergerak dibidang elektronik mengalami kerugian karena barang yang diproduksi tidak laku dijual di pasaran internasional. Perusahaan itu adalah PT Royal, PT Sumiko, PT Upec dan PT Korindo.

"Empat perusahaan tersebut masih beroperasi meski mengurangi produksi," katanya.

Biasanya banyak pengusaha dari beberapa negara memesan produk elektronik yang diproduksi perusahaan elektronik di Lobam dan Kijang. Namun hingga sekarang belum ada satu pun perusahaan asing yang membeli produk elektronik tersebut.

"Tidak ada pesanan terhadap barang yang diproduksi perusahaan tersebut sehingga perusahaan melakukan efesiensi karyawan untuk mengurangi biaya pengeluaran," ujarnya.

Menurut Makhfur, sebanyak 923 karyawan kontrak di Kijang tidak perpanjang masa kerjanya. Hal yang juga terjadi terhadap 636 karyawan di Lobam.

"Sekitar 67,5 persen karyawan Kijang menetap, tidak pulang kampung setelah di-PHK. Sebanyak 32,5 persen karyawan di Lobam juga menetap di Lobam," katanya.

Ratusan karyawan di Lobam akan menyusul rekan-rekannya yang di PHK. Mereka berstatus setengah pengangguran karena bekerja tidak sampai 40 jam selama sepekan.

Mereka mengeluh karena hanya menerima gaji pokok sebesar upah minimum Kabupaten Bintan Rp895.000. Biasanya mereka mendapatkan upah lembur.

Semenjak terjadinya krisis perekonomian global, perusahaan tidak pernah memberi lembur kepada karyawan.

"Sekitar 200 lebih karyawan PT Sumiko dirumahkan. Itu gelaja terjadinya PHK," tutur Makhfur.

Makhfur mengatakan, perusahaan harus membayar pesangon kepada karyawan yang di-PHK.

"Kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang di-PHk harus dipenuhi," katanya.
Disnaker akan mengawasi aset-aset perusahaan hingga perusahaan tersebut menunaikan kewajibannya kepada karyawan yang di-PHK.

"Aset-aset perusahaan tidak boleh dijual atau dibawa pergi sebelum kewajibannya terpenuhi," katanya.

TRISULA KEPEMIMPINAN

Laporan
utama Time pada 9 Juli ditulis Richard Stengel, penulis biografi Nelson
Mandela, Long Road to Freedom. Ulasan Stengel dalam rangka ulang tahun
Rolihlahla ke-90, 19 Juli 2008.

Seperti biasa, di sampul Time Mandela berpose dengan kemeja
batik—ia promotor batik global tanpa honor. Untung dia bukan orang
Malaysia.

Pak Harto, atas nama RI, rutin membantu dana perjuangan Mandela dan
partainya, ANC. Ini contoh praktik politik luar negeri jempolan!

Bulu kuduk bergidik membaca ulasan Stengel tentang Delapan Prinsip
Kepemimpinan Mandela. Intinya, memimpin bukan berwacana karena ”talk is
cheap”.

Rolihlahla (anak bandel) tak pandai berpidato, lebih suka memberi
suri teladan, dan tak bangga dengan jam terbang dibui 27 tahun. Ia
pengacara berbakat, gerilyawan pemberani, negarawan sejati, dan—di atas
segala-galanya—politikus ulung.

Stengel menempatkan watak pemberani dan tak kenal ragu sebagai
prinsip pertama. Pelajaran bagi kita, bangsa yang sedang serba susah
ini tak boleh lagi dipimpin an indecisive coward mulai tahun 2009.

Prinsip kedua, memimpin dari depan tanpa meninggalkan pendukung.
Stengel mengibaratkan Mandela bukan tipe ”pengunyah permen karet” yang
dengan cepat melepeh sehabis menikmati rasa manis alias jangan habis
manis sepah dibuang.

Prinsip ketiga, pemimpin menggembala dari belakang. Ya, mirip
dengan lagu Norma Sanger, ”Si Penggembala Sapi”, yang dari pagi sampai
petang kerja keras sampai menutup pintu kandang.

Kelas ”penggembala sapi” ada pada diri Bung Karno dan Pak Harto.
Presiden-presiden setelah itu kewalahan menggembala sapi (eh maaf,
maksudnya bangsa) karena mewabahnya sapi gila, flu burung, dan kaki
gajah.

Sebuah fitur prinsip ketiga ini membujuk orang berbuat sampai yakin
perbuatan itu gagasan dia. Jangan kayak kasus blue energy yang membuat
si pencipta malah bolak-balik sakit.

Prinsip keempat, pelajarilah musuh Anda. Kalau pesawat
maskapai-maskapai kita dilarang terbang ke Eropa, jangan ngambek enggak
berkunjung ke sana.

Larangan itu diberlakukan karena maskapai-maskapai kita
menyepelekan keselamatan. Pelajari cara mereka menerapkan keamanan
penerbangan, baru setelah itu main gertak yang bukan lagi pakai sambal.

Prinsip kelima mirip yang keempat, yakni jangan usir musuh-musuh
Anda. Jika perlu, undang mereka, puji perbuatan mereka, dan setelah
tersanjung ambil keuntungan dari mereka.

Prinsip ini penting sehubungan dengan keluhan investor asing yang
makin malas tanam modal di sini. Mana yang lebih baik: marah atau
sebaliknya, berunding baik-baik?

Peranan MNC (multinational corporation) mustahil diabaikan. Ancaman
nasionalisasi tak produktif dibandingkan ajakan berunding dalam posisi
setara—seperti yang dilakukan Presiden Bolivia Evo Morales.

Prinsip keenam, pemimpin harus tampil menarik dan selalu ingat
kapan harus tersenyum. Namun, hati-hati kalau senyum melulu bisa
dianggap kurang waras.

Senyum, body language, serta ucapan mesti sewajar mungkin. Mata
rakyat kecil amat nyambung dengan hati sehingga mereka bisa membedakan
pemimpin munafik dengan yang apa adanya.

Mandela tak mau memakai seragam gerilyawan seperti pada masa
perjuangan atau jas lengkap beberapa tahun terakhir. Ia memilih tampil
sebagai ”Bapak Bangsa” dengan kemeja batik.

Beda dengan pejabat di sini yang pakai batik karena terpaksa
berhubung dikritik memboroskan listrik pada saat harga bahan bajar
minyak naik melulu. Lihat saja, beberapa bulan lagi mereka ogah pakai
batik lagi.

Prinsip ketujuh, dalam politik tak ada hitam atau putih karena
semuanya abu-abu. Dalam konteks Indonesia tak ada warna politik lain
kecuali merah dan putih—warna Bhinneka Tunggal Ika.

Prinsip kedelapan, mengundurkan diri juga bagian dari kepemimpinan.
Kalau di sini mundur artinya pandir karena kehilangan peluang mejeng
sekaligus korupsi kekuasaan.

Delapan Prinsip Kepemimpinan Mandela bukan ilmu gaib yang hanya
dapat dipelajari dari dukun, pusaka, atau arwah. Ilmu ini sering
diseminarkan, dibukukan, bahkan diterapkan di mana pun.

Tetapi, berhubung bersumber dari kepemimpinan seorang Mandela, ia jadi tidak biasa. Ia pemimpin yang larger than life.

Ia membangun karisma, partai, dan tujuan sejak muda. Secara
perlahan-lahan ia terbentuk sebagai pemimpin yang memiliki kredibilitas
karena berjuang penuh pengabdian, tanpa pamrih, dan rela berkorban.

Berbeda, misalnya, dengan Presiden Amerika Serikat George W Bush
yang sesumbar akan menyebarkan demokrasi di Timur Tengah. Wong dia
sendiri di negerinya enggak demokratis kok.

Nah, ”riwayat Mandela” sebenarnya dilakoni pula oleh para pendiri
republik ini. Mereka mungkin tidak sekelas Mandela, tetapi telah
membuktikan pengabdian beyond the call of duty.

Sering muncul pertanyaan dari para pembaca, mengapa pemimpin masa
kini tidak seandal pada masa perjuangan dulu? Simsalabim, saya punya
teori Trisula Kepemimpinan.

Prinsip pertama, pemberani karena nekat. Contohnya, pemimpin muda
yang minta yang tua menyingkir meski enggak berani mencalonkan diri
jadi presiden.

Prinsip kedua, tak berkelas gembala karena lebih doyan digembalakan
saja. Ada 34 partai peserta Pemilu 2009, tetapi yang berani mencalonkan
presiden baru segelintir.

Prinsip ketiga, saling bermusuhan kayak anak kecil. Kalau enggak percaya, tanya Pak Jusuf Kalla.

1 Agustus 2008

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Provinsi Kepri hanya mencapai 115.761 orang pada September 2008 atau mengalami penurunan sebesar 24 persendi banding jumlah wisman pada Agustus 2008 sebanyak 152.326 orang.
"Begitu pula jika dibanding dengan September 2007, jumlah kunjungan wisman September 2008 mengalami penurunan sebesar 9,44 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Aminul Akbar kepada pers di Tanjungpinang, Selasa.
Aminul mengemukakan, jumlah kunjungan wisman di seluruh pintu masuk di Kepri mengalami penurunan seperti Batam turun 26,91 persen, Bintan 22,59 persen dan Kabupaten Karimun sebanyak 48,48 persen.
Wisman yang berkunjung ke Batam sebanyak 74,690 orang, Tanjungpinang 9.735 orang, Bintan 24.759 orang dan Karimun 6.577 orang.
"Selama periode Januari-September 2008 jumlah wisman yang berkunjung ke Kepri mencapai 1.206.496 orang, turun sebanyak 1,29 persen dibanding periode yang sama tahun 2007," kata Aminul.
BPS belum dapat memastikan apakah penurunan jumlah kunjungan wisman itu disebabkan pengaruh krisis ekonomi global Amerika atau karena bulan puasa.
"Kedua alasan itu masuk akal," katanya.
Berdasarkan kebangsaan, wisman asal Singapura masih mendapat urutan pertama terbanyak yang mengunjungi Kepri yaitu sebanyak 59.412 orang atau sebesar 51,32 persen pada September 2008.
Disusul wisman asal Malaysia sebanyak 15.727 orang dengan kontribusi sebesar 13,19 persen dari wisman yang berkunjung di Kepri.
Wisman asal Korea Selatan medapat urutan ketiga yaitu sebanyak 5.749 orang atau 4,97 persen dari jumlah wisman yang berkunjung ke Kepri pada September 2008.
"Wisman yang berkunjung di Kepri didominasi oleh wisman asal Singapura dan Malaysia disebabkan kedua negara itu bertetangga dengan Kepri," ujarnya.
Sedangkan wisman asal Jepang, India, Inggris, China, Australia, Amerika, Jerman, Taiwan, Belandam, Saudi Arabia, Mesir dan Bahrain masing-masing memberi kontribusi sekitar 4,5 persen terhadap jumlah kunjungan wisman ke Kepri.
"Meski demikian jika dilihat dari Januari-September 2008 maka persentase jumlah wisman tertinggi yang mengunjungi Kepri berasal dari China yaitu mengalami peningkatan sebesar 42,13 persen," ujarnya.

Sebanyak 237 calon jemaah haji Indonesia (CJHI) Kota Tanjungpinang tergabung dalam kloter satu yang akan diberangkatkan ke Madina bersama CJHI dari Batam, Lingga dan Bintan.
Walikota Tanjungpinang, Suryatati A Manan melepas keberangkatan CJHI Kota Tanjungpinang menuju Batam, Selasa.
"Jemaah haji menginap sehari di asrama haji Batam. Tanggal 5 November mereka diberangkatkan bersama jemaah haji dari Bintan, Batam dan Lingga," kata Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Haji Indonesia Kota Tanjungpinang, Raja Al Hafiz.
CJHI Kota Tanjungpinang terdiri dari 108 pria dan 129 wanita. Mereka diberangkatkan dengan menggunakan Saudi Airlines dari bandara Hang Nadim Batam menuju bandara King Abdul Aziz, Madina.
"Kloter satu berangkat dari Batam pukul 10.25 wib, dan digarapkan sampai di badara King Abdul Aziz pukul 15.30 waktu Madina. Selama delapan hari mereka berada di Madina," kata dia.
Raja mengemukakan setiap tiga hari sekali Ketua Rombongan CJHI Kota Tanjungpinang berkomunikasi dengan panitia.
Panitia CJHI Kota Tanjungpinang telah melakukan kerjasama dengan pihak Telkomsel agar komunikasi tetap lancar dengan jemaah haji.
"Kondisi mereka harus kami ketahui setiap hari," ujarnya.

Bea dan Cukai (BC) Kota Tanjungpinang berhasil menyita 600 kardus minuman berakohol (mikol) yang dibawa KM Kharisma Indah di perairan Tanjungpinang.
"Jumat pekan lalu kami tegahkan mikol dari kapal Kharisma Indah. Sekarang minumannya disimpan di dalam gudang bc," kata Kasi Penyidikan dan Penindakan (P2) BC Tanjungpinang, Agus Prasetyo, Selasa.
Agus mengatakan, kasus penyeludupan tersebut dalam tahap penyelidikan.
"Sejak puasa hingga sekarang ada delapan kasus yang kami tegahkan. Itu hanya penegahan biasa," kata Agus tanpa merinci kasus yang dimaksudnya.
Sementara itu BC Tanjungpinang sedang menyidik empat kasus lainnya yaitu satu kasus penyeludupan pakaian bekas dan tiga kasus hasil penegahan dari Kantor PT Pos Indonesia dan bandara Raja Haji Fisabillah.
Barang-barang yang diseludupkan dari Kantor PT Pos Indonesia dan bandara Raja Haji Fisabillah adalah barang eletronik dan suku cadang mesin alat berat.
"Kasus penyeludupan pakaian bekas bekas itu merupakan hasil tangkapan Polres Kabupaten Bintan yang dilimpahkan ke BC Tanjungpinang," ujarnya.
Pada Agustus 2008 BC juga menegahkan KM Bangka Jaya yang diduga menyeludupkan 4.000 kardus "red bull" dan 7.000 kardus minuman ringan.
"Minuman ringan itu ditegahkan karena tidak memiliki ijin," katanya.
Ia mengatakan, BC Tanjungpinang telah melayangkan surat ijin kepada Dirjen BC agar minuman yang disita itu menjadi hak kekayaan negara.
"Minuman itu masih bernilai, sehingga kalau dilelang negara akan mendapatkan untung," katanya.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Provinsi Kepri mendapat piala Citra Pelayanan Prima tahun 2008 dari Presiden RI.
"Jangan main-main dengan perkara. Itu pesan saya kepada seluruh pegawai Kejari Tanjungpinang untuk dapat mempertahankan penghargaan yang diberikan Presiden," kata Kepala Kejari Tanjungpinang, ES Maruli Hutagalung kepada pers di ruang Kepala Kejati Kepri, M Jusuf, Selasa.
Maruli mengaku tidak menyangka lembaga di bawah kepemimpinannya berhasil mendapat penghargaan itu.
"Saya tidak pernah bermimpi mendapatkan penghargaan dari Presiden," kata dia.
Dia mengemukakan, sebagai percontohan bagi Kantor Kejaksaan lainnya, seluruh personel Kejari Tanjungpinang akan memaksimalkan kinerjanya melayani kepentingan publik.
"Kami perhatikan semua masalah, mulai dari hal yang terkeci hingga yang besar," kata Maruli.
Dia mengatakan, Kejari Tanjungpinang telah menangani 13 perkara korupsi, delapan diantaranya sedang diproses di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
"Lima kasus korupsi lainnya dalam tahap penyidikan," katanya.
Maruli berpesan kepada wartawan agar melaporkan perilaku tidak terpuji yang dilakukan bawahannya.
Dia berjanji akan memberi sanksi yang tegas terhadap bawahannya yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
"Mohon tidak diberitakan dulu. Kasih tahu kepada saya, pasti akan saya tindak tegas bawahannya saya yang bermasalah," katanya.

Seorang guru SDN 012 Kota Tanjungpinang, Meirizal Rafita (21) tidak siuman dan mengalami kejang-kejang setelah diberi suntikan oleh oknum perawat yang bertugas di Puskesmas KM 10 di daerah setempat.
"Setelah disuntik dan makan pil yang diberikan perawat itu, 15 menit kemudian putri saya kejang-kejang dan tidak sadarkan diri," Ahmad Asang (560, orang tua Rafita di RSUD Tanjungpinang, Selasa.
Menurut Ahmad, putrinya hanya menderita penyakit flu, tidak ada penyakit lain yang berbahaya.
Dokter yang bertugas di Puskesmas KM 10 tersebut sedang dinas di luar, sehingga Rafita ditangani perawat.
Dia menduga perawat salah memberi obat kepada putrinya.
"Saya tidak tahu apa jenis obat yang disuntikkan ke putri saya. Tiba-tiba saja putri saya tidak sadarkan diri setelah disuntik," ujarnya.
Kejadian itu membuat Ahmad panik dan meminta pertangungjawaban pihak Puskesmas.
"Mereka bersedia merujuk putri saya di RSUD Tanjungpinang. Sekarang dia sudah sadarkan diri, tapi belum bisa bangun karena kepalanya masih pusing," kata Ahmad.
Hingga sekarang dokter belum memberitahukan jenis penyakit yang diderita Rafita, meski darahnya sudah diambil dua kali oleh dokter.
Rafita tidak dapat menggerakan tubuhnya sebagaimana biasanya. Dia hanya terbaring lemah.
Hingga sekarang telah 16 botol inpus digunakan mengobatinya.
"Saya dilarang dokter RSUD Tanjungpinang mengkonsumsi obat yang diberikan oleh perawat Puskesmas," kata Rafita yang masih terbaring lemah di ruang perawatan RSUD Tanjungpinang.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepri menyatakan, peraturan daerah (Perda) tentang standar pelayanan di Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepri yang berlokasi di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan belum disahkan.
"Tapi ada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang biaya perawatan hingga sistem pelayanan RSUD Kepri," kata Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Munzir Purba kepada pers, Selasa.
Munzir mengemukakan, kebijakan yang diambil pihak rumah sakit harus sesuai dengan Peraturan Gubernur.
"Perda tentang Standar Pelayanan RSUD Kepri sedang dibahas dewan," ujarnya.
Dia merasa terkejut dengan pernyataan Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Yudi Carsana yang menyebutkan biaya perawatan di RSUD Kepri lebih mahal ketimbang rumah sakit milik swasta.
"Kalau mengacu pada Peraturan Gubernur, tentunya biaya perawatan lebih murah dibanding rumah sakit miliki swasta. Tapi kami akan menelusuri permasalahan tersebut, karena yang lebih tahu kondisi RSUD Kepri itu adalah direkturnya," kata munzir.
Yudi menyatakan, keluhan masyarakat Kabupaten Bintan terhadap biaya perawatan RSUD Kepri yang mahal itu disampaikan secara resmi saat reses di daerah setempat.
Dia percaya keluhan yang disampaikan masyarakat itu adalah fakta yang dirasakan selama ini.
"Itu masalah sosial yang patut kami tanggapi, apalagi yang menyampaikan keluhan itu cukup banyak," ujarnya.
Keluhan yang disampaikan masyarakat antara lain terkait biaya perawatan medis selama empat hari mencapai 6-7 juta. Padahal obat yang diberikan kepada pasien jenis generik.
Yudi menduga biaya perawatan di RSUD Kepri lebih mahal ketimbang rumah sakit milik TNI AL di Tanjungpinang dan rumah sakit Awal Bros di Batam.
Masyarakat yang kurang mampu juga mengeluh karena pihak rumah sakit minta surat-surat berharga sebagai jaminan biaya perawatan.
"Ada juga warga miskin yang membawa kartu Jamkesmas, tapi malah disuruh berobat ke RSUD Tanjungpinang," ujarnya.
Sementara itu, Munzir kurang yakin jika pihak rumah sakit menolak warga yang menggunakan kartu Jamkesmas, karena itu sudah diatur dalam perjanjian antara Pemprov kepri dengan Pemkab Bintan.
"Mungkin saja warga miskin tidak memenuhi prosedur sehingga administrasinya tidak dapat dipertangungjawabkan jika diterima pihak rumah sakit," ujar Munzir.
Terkait biaya perawatan, Munzir mengatakan kemungkinkan pasien diberikan obat yang tergolong mahal dan menggunakan fasilitas perawatan yang mahal.
"Jasa dokter dibayar sesuai dengan standar. Jika dokter yang bertugas di RSUD Kepri tinggal di Batam, maka pihak rumah sakit tidak menanggung biaya transportasinya," kata dia.

Oknum anggota DPRD Kabupaten Bintan, DMY, yang juga Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) diduga menganiaya Indra Bayu, karyawan salah satu salon di Tanjungpinang karena permasalahan asmara.
Indra dirawat secara intensif di ruang bedah RSUD Tanjungpinang, Selasa, setelah dianiaya sehari sebelumnya.
"Peristiwa itu terjadi pada Senin subuh," kata Bambang P (65), orang tua Indra.
Selain dipukul, tubuh korban juga dipenuhi sulutan api rokok. Bahkan di bawah bibir korban terdapat bekas luka bakar api rokok.
Tadi malam, telinga korban sempat mengeluarkan darah segar.
"Kami sudah laporkan ke polisi," kata Bambang.
Peristiwa penganiayaan itu bermula dari isu yang disebarkan Indra tentang Fitri, wanita yang tinggal di Kijang, Bintan, yang disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan DMY.
Menurut pengakuan Indra, DMY menghubunginya pada malam Senin.
"Saya dimarah-marah. Karena tidak enak hati, saya minta bertemu dengannya. Kemudian dia menjemput saya di kos-kosan," kata Indra.
Indra dibawa ke kantor DMY. Indra mencoba membela diri. Mamun DMY tidak percaya dengan apa yang dikatakan Indra.
Kemudian peristiwa penganiayaan itu terjadi.
"Saya dipukul, ditendang dan disulut pakai api rokok," ujarnya.
Indra juga dibawa DMY yang menemui Fitri di Kijang. Selama dalam perjalanan dia juga masih dipukuli DMY.
"Sampai aku tidak sadarkan diri," katanya.
Fitri melaporkan peristiwa itu kepada orang tua korban.
"Saya sempat berobat di Puskesmas Kijang," kata Indra.
Sementara itu, DMY membantah telah melakukan penganiayaan terhadap Indra. Menurutnya, Indra dianiaya oleh anak buahnya.
Meski demikian DMY bersedia diperiksa polisi terkait masalah itu.
"Saya justru memisahkan anak buah saya agar jangan memukuli Indra. Biarlah polisi yang menyelidikinya," kata DMY.
DMY mengakui memiliki masalah pribadi dengan Indra. Dia menuduh Indra telah menyebarkan isu yang tidak benar.
"Dia sudah membuat isu yang merugikan pribadi saya," ujarnya

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri sedang menyelidiki kasus korupsi proyek senilai Rp48 miliar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga.
Asisten Intelejen Kejati Kepri, M Nasrun, Selasa di Tanjungpinang, mengungkapkan, sumber anggaran berasal dari APBD 2007 Kabupaten Lingga dan dana alokasi khusus.
"Tidak seharusnya proyek itu diswakelolakan," kata Nasrun.
Proyek senilai Rp48 miliar itu dilaporkan sebuah LSM di Lingga. Proyek bermasalaha itu juga menjadi temuan Bawasda Lingga dan intelejen Kejati Kepri.
"Kami sedang mengumbulkan data dan keterangan," kata dia.
Proyek tersebut antara lain untuk pembangunan fisik gedung sekolah, pengadaan barang dan pembayaran jasa konsultan.
Kejati Kepri sudah meminta keterangan dari petugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN) dan Bawasda Lingga.
"Kami akan memanggil pihak-pihak terkait lainnya," ujarnya.
Selain proyek swakelola di Diknas Lingga, Kejati Kepri juga membidik proyek pembangunan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Natuna senilai 2 miliar yang bersumber dari APBD 2007.
Proyek tersebut dilaksanakan Diknas Natuna.
"Kasus Diknas Natuna juga dalam tahap penyelidikan," katanya

Warga Tanjung Uban dan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, mengeluhkan biaya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepri yang lebih mahal dibanding rumah sakit swasta.
"Selama empat hari berobat dikenakan biaya mencapai Rp7 juta, padahal jenis obatnya generik," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Yudi Carsana, di Tanjungpinang, Minggu.
Yudi mengemukakan, biaya pengobatan di RSUD Kepri lebih malah dibanding rumah sakit Angkatan Laut di Tanjungpinang dan Awal Bross di Batam.
Karena itu, kata dia, masyarakat merasa kehadiran RSUD itu tidak membantu, tapi malah membebankan ekonomi mereka.
"Rumah sakit milik pemerintah seharusnya membantu masyarakat dengan mengutakan pelayanan, bukan malah memberatkan masyarakat," ujar Yudi.
Berdasar informasi, mahalnya biaya pengobatan di RSUD Kepri salah satunya disebabkan oleh jasa dokter dibayar dengan mahal. RSUD Kepri menggunakan dokter dari Batam. Dalam seharis dokter asal Batam dibayar sebesar Rp1 juta.
"Kami sudah mempertanyakan masalah itu kepada pihak rumah sakit," katanya.
Sistem pelayanan di RSUD Kepri juga dinilai tidak baik karena masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pengobatan harus membawa sertifikat rumah, surat tanah, dan surat berharga lainnya sebagai jaminan. "Itu benar-benar sudah keterlaluan," katanya.
Yudi mengimbau pemerintah dan instansi yang terkait segera mengatasi permasalahan yang dikeluhkan masyarakat Bintan tersebut.
"Perlu diawasi dengan ketat. Selain itu, sistem pelayanan kepada pasien yang dilakukan selama ini juga harus dimaksimalkan," katanya...generasi perang pikiran...

Dua nelayan asal Desa Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri, tewas disambar petir, Sabtu sekitar pukul 03.30 wib (1/11-2008).
Kedua nelayan itu adalah Abdurahman (33) dan Suhadi (30). Tubuh mereka seperti mengalami luka bakar.
"Mereka disambar petir saat berada di atas perahu," kata Wakil Kepala Polisi Sektor (Waka Polsek) Bintan Timur, Ipda Hendrayanto.
Sementara nelayan lain, Saidi (28), selamat meski satu perahu dengan Abdurahman dan Suhadi.
Namun Saidi mengalami depresi berat setelah melihat kedua rekannya tewas di hadapannya. Saat ini Saidi sudah berada di rumahnya.
"Mereka bertiga melaut sejak sehari sebelum peristiwa maut itu terjadi," katanya.
Berdasarkan keterangan warga, ketiga warga Desa Mantang itu berangkat dengan menggunakan perahu tradisional pada Jumat sore (31/10).
Saidi bersama kedua rekannya mencari ikan di sekitar perairan Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan.
Kemudian mereka memutuskan tidak melanjutkan mencari ikan karena cuaca buruk. Bersama nelayan Kabupaten Bintan lainnya, mereka merapat di tepi pantai Berkapur, Kecamatan Bintan Pesisir.
"Mereka berteduh karena hujan lebat yang disertai angin ribut," kata Hendrayanto.
Abdurahman dan Suhadi duduk berdekatan, sementara Saidi menyendiri meski mereka masih berada dalam satu perahu saat hujan lebat yang disertai petir.
Petir dengan suara kuat yang disertai kilat tiba-tiba menyambar Abdulrahman dan Suhadi. Mereka langsung jatuh dengan tubuh seperti terbakar.
Peristiwa itu mengejutkan para nelayan yang berteduh di tepi pantai Berkapur. Mereka berteriak histeris melihat rekannya tewas disambar petir...ANTARA...

Terjerat Derita "di Negeri Ringgit"

Siti Murifah, 28 tahun, hanya dapat berdiri, memegang dinding di ruang perehatan (istirahat) rumah Singgah Engku Putri Kepri di Tanjungpinang.

Sesekali giginya merapat, wajahnya sendu menahan perih. Ia bahkan tidak dapat mandi karena ada luka di tubuhnya.

Mata sebelah kiri Siti membiru, sedikit membengkak akibat pukulan benda tumpul.

"Sakit. Sakit sekali," kata Siti menjerit menahan sakit, Kamis.

Jari tangan kanannya digenggam kuat menahan sakit, sementara jari jemari tangan kirinya tidak dapat digerakkan karena keseleo.

"Seumur hidup, baru sekali ini aku dianiaya orang Malaysia," ucap Siti yang telah dua hari mengenakan pakaian bercorak batik.

Dua bulan lalu, ibu beranak dua itu masih segar berada di kampungnya, Jember, Provinsi Jawa Timur (Jatim). Siti hidup bahagia meski serba kekurangan.

Ia masih dapat memberikan kasih sayang kepada suami dan kedua anaknya.

Pendapatan sehari-hari suaminya yang bekerja sebagai buruh tidak dapat menutupi kebutuhan keluarga.

Kondisi itu membuat Siti tidak tahan. Ia ingin membantu suaminya mencari nafkah keluarga.

Tidak ada lowongan kerja bagi dia yang hanya tamatan sekolah dasar.

Tawaran kerja sebagai pembantu rumah tangga dari Pak Kus, seorang tekong TKI di Jember membuatnya tergiur. Pikirannya semakin buyar setelah diiming-imingi uang ringgit Malaysia.

Apalagi, Siti tidak dikenakan biaya sedikit pun untuk menjadi TKI di Malaysia.

"Uang ringgit itu nilainya lebih besar dari rupiah. Itu buat aku tergiur," katanya.

Pak Kus mengurus paspor yang dibutuhkan Siti untuk sampai di Malaysia. Paspos yang dibuat Pak Kus ternyata bukan paspor tenaga kerja, melainkan paspor wisata.

Pak Kus mendapat untung karena berhasil merayu Siti menjadi TKI. Pada 28 Juli 2008 Siti diantar ke rumah Elo, salah seorang tekong TKI di Tanjungpinang.

Siti diajarkan Elo untuk membohongi petugas Imigrasi pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang yang menanyakan tujuannya ke Malaysia.

"Aku disuruh jawab ke Malaysia hanya untuk main-main, bukan kerja," katanya.

Petugas Imigrasi tidak mencurigainya. Siti pun tiba di Malaysia.

"Di Malaysia ada tekong TKI yang jahat," ujarnya.

Selama 15 hari Siti berada di penampungan TKI di Johor, Malaysia. Selama itu pula ia menerima siksaan dan ancaman dari agen TKI. Paspornya juga ditahan agen TKI tersebut.

Sayangnya, Siti tidak mengetahui identitas dan alamat agen TKI di Malaysia tersebut.

"Setiap kali aku tanya kapan mulai bekerja, hanya dijawab dengan pukulan, makian dan ancaman," kata dia.

Hingga akhirnya Siti bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga. Kehidupannya mulai berubah.

"Aku tak tahu nama majikanku," katanya.

Majikannya cukup baik dan memperhatikan keluarganya di Jember. Baru 15 hari bekerja, Siti dapat mengirimkan uang sebesar 300 ringgit Malaysia. Padahal sesuai perjanjian, gajinya sebesar 600 ringgit Malaysia harus dipotong selama enam bulan.

"Majikan beri bonus, karena aku rajin dan patuh," katanya.

Tapi sayang, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Siti kembali mengalami siksaan dari agen TKI di Johor, Malaysia.

Paspor milik Siti yang ditahan agen TKI di Johor dipertanyakan majikan. Majikan mengeluhkan permasalahan itu kepada agen.

Lagi-lagi Siti disuruh berbohong. Agen yang menyalurkan Siti bekerja di Malaysia memerintahkan Siti berbohong kepada Konsulat Jenderal RI. Ia diminta membuat laporan palsu bahwa paspornya hilang ketika rumah majikannya dirampok.

"Aku menolaknya," katanya.

Penolakan itu berakibat buruk bagi Siti. Agen TKI itu kembali menganiaya Siti. Siti ditendang hingga tulang belakang badannya retak dan tangannya dipelintir hingga keseleo.

"Wajahku dipukul berulang-ulang. Dia seperti bukan manusia," ujarnya.

Karena merasa tidak tahan, Siti minta ampun kepada agen TKI tersebut dan bersedia membuat laporan palsu kepada Konsulat Jenderak RI di Malaysia.

"Aku malah melaporkan perbuatan agen TKI tersebut dan minta perlindungan konsul," kata dia.

Selama dalam perlindungan Konsulat Jenderal RI di Malaysia, Siti bertemu dengan Suharti, 16 tahun, TKI asal Flores yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batu Pahat, Malaysia.

Meski belum sempat menikmati ringgit setelah tiga bulan bekerja di Batu Pahat, Malaysia, Suharti lebih beruntung dibanding Siti karena berhasil melarikan diri dari Ameng, majikannya berulang kali berusaha memperkosanya.

"Sudah tiga kali majikan berusaha memperkosa aku, tapi tak berhasil karena aku menjerit," kata Suharti.

Ameng seperti berlagak seperti seorang suami yang baik di hadapan istrinya. Namun setiap kali istrinya tidak berada di rumah, Ameng mulai merayu Suharti.

Rayuan Ameng tidak direspon Suharti hingga akhirnya Ameng menggunakan cara yang sedikit memaksa.

"Tiga kali sudah cukup aku melawannya. Kemudian aku laporkan ke polisi. Polisi Malaysia menyerahkan aku kepada Konsulat Jenderal RI," ujarnya.

Wanita bertubuh ramping itu mengaku tidak dapat menulis dan membaca. Usia di dalam paspornya dipalsukan atau ditambah menjadi 19 tahun agar dapat bekerja di Malaysia.

Ia tidak mengeluarkan biaya sedikit pun untuk bekerja di Malaysia.

"Karena itu gaji sebesar 600 ringgit per bulan dipotong selama enam bulan," katanya.

Siti dan Hartini merasa jera bekerja di Malaysia.

"Tak dapat untung, tapi malah disiksa. Lebih baik usaha kecil-kecilan di kampung," kata Siti.

Humas Rumah Singgah Engku Putri Kepri, Lalu Ahmad Radian mengatakan, Siti dan Suharti akan dipulangkan ke kampungnya setelah mendapatkan perawatan medis.

"Paling lama mereka berada di Tanjungpinang dua minggu," kata Lalu.

Berdasar data korban perdagangan orang yang dimiliki Rumah Singah Engku Putri, sebagian besar korban perdagangan orang berasal dari TKI (wanita).

Kasus yang dialami TKI antara penganiayaan, kerja paksa dan penipuan.

Tahun 2007 korban perdagangan orang yang ditangani Rumah Singgah Engku Putri sebanyak 117 orang, sedangkan tahun 2008 sebanyak 189 orang.

"Sekitar 90 persen korban perdagangan orang yang kami tangani adalah mantan TKI," katanya.

Berdasarkan data Imigrasi Tanjungpinang, jumlah TKI bermasalah yang diusir dari Malaysia menuju Tanjungpinang pada Januari-September tahun 2008 sebanyak 26.122 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 18.942 orang, perempuan 6.830 orang dan anak-anak 350 orang.

Sebagian besar TKI bermasalah menggunakan paspor wisata untuk bekerja di Malaysia.(*)